METRO TV, corong sekaligus media propaganda Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Jokowi pada Pilpres 2014, mulai menuai "berkah". Tentu, setelah "berkah" sebelumnya yang entah berapa ratus miliar mereka dibayar untuk menjadi propagandis kubu Jokow-JK.
Diberitakan sinarharapan.co, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berniat melakukan kerja sama dengan Metro TV dan merencanakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 milar pada tahun anggaran 2015. Namun, puluhan media lokal di Kupang memprotes dan melakukan aksi demo penolakan di Gedung DPRD NTT.
Diberitakan sinarharapan.co, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berniat melakukan kerja sama dengan Metro TV dan merencanakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 milar pada tahun anggaran 2015. Namun, puluhan media lokal di Kupang memprotes dan melakukan aksi demo penolakan di Gedung DPRD NTT.
Penolakan juga disampaikan mayoritas Fraksi DPRD NTT karena dipandang urgensinya belum mendesak dan model kerjasamanya belum diekspose kepada dewan. Penolakan fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan RAPBD NTT Tahun Anggaran 2015 pada rapat paripurna Dewan, Rabu (17/12).
Keenam fraksi yang menolak pengalokasian dana tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Kebangkitan Bangsa, Amanat Nasional dan Fraksi Gabungan Keadilan dan Persatuan.
Tiga fraksi lainnya --PDI Perjuangan, NasDem, dan Hanura-- tidak berpendapat (abstain).
Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Lambertus Ibi Riti membenarkan pengalokasian anggaran bagi Metro TV. Dana itu sudah dianggarkan dalam APBD atas perintah Gubernur NTT.*
Keenam fraksi yang menolak pengalokasian dana tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Kebangkitan Bangsa, Amanat Nasional dan Fraksi Gabungan Keadilan dan Persatuan.
Tiga fraksi lainnya --PDI Perjuangan, NasDem, dan Hanura-- tidak berpendapat (abstain).
Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Lambertus Ibi Riti membenarkan pengalokasian anggaran bagi Metro TV. Dana itu sudah dianggarkan dalam APBD atas perintah Gubernur NTT.*
Post a Comment