Kepercayaan masyarakat terhadap Panglima TNI, Gatot Nurmantyo lebih tinggi ketimbang ke Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Jenderal (Purnawiran) Wiranto.
Pernyataan Gatot dikatakan dalam pidatonya di acara silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017). "Ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa,” ungkap Jenderal Gatot.
Gatot menegaskan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakukanya dari keluarga TNI sendiri.
"Memakai nama Presiden, seolah-olah itu dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” kata Gatot.
Jenderal Angkatan Darat ini mengatakan bahwa ada jenderal nakal yang berusaha membantu mendatangkan senjata ilegal tersebut, dan pihaknya pun siap melakukan pengawasan tersebut. “Data Intelejen kami akurat,” ucap Gatot.
Bahkan TNI pun, kata dia, akan dibeli dengan melakukan cara amoral. Atas rencana ini pihaknya akan melakukan tindakan keras. “Kami akan membuat merintih bukan sekedar menangis,” seru Gatot.
Gatot menegaskan bahwa TNI akan melakukan tindakan jika nanti senjata tersebut tetap masuk walau sudah diingatkan.
Demikian pandangan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P. Simanjuntak.
Pernyataan Bastian terkait klarifikasi Wiranto yang seolah-olah menyangkal informasi soal pembelian senjata api ilegal yang diungkap Jenderal Gatot.
Pernyataan Bastian terkait klarifikasi Wiranto yang seolah-olah menyangkal informasi soal pembelian senjata api ilegal yang diungkap Jenderal Gatot.
Informasi A-1 itu, menurut Gatot, didapatkan dari Badan resmi intelejen militer. "Jika demikian sama saja Wiranto mempersalahkan informasi yang di berikan oleh intelijen kepada Panglima TNI," jelasnya dikutip RMOL.
Oleh karena itu, Bastian menegaskan, Jenderal Gatot harus segera membuktikan pernyataannya terkait segelintir pihak yang coba-coba mencatut nama Presiden Joko Widodo terkait pembelian senjata api itu.
"Panglima harus segera membuktikan ucapannya agar kepercayaan masyarakat yang sudah begitu tinggi kepada TNI tidak luntur secara perlahan," tandasnya.
Oleh karena itu, Bastian menegaskan, Jenderal Gatot harus segera membuktikan pernyataannya terkait segelintir pihak yang coba-coba mencatut nama Presiden Joko Widodo terkait pembelian senjata api itu.
"Panglima harus segera membuktikan ucapannya agar kepercayaan masyarakat yang sudah begitu tinggi kepada TNI tidak luntur secara perlahan," tandasnya.
Sebelumnya, isu impor senjata ilegal yang dikemukakan Jenderal Gatot Nurmantyo viral di media sosial.
Panglima menyebutkan adanya institusi di luar militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan 5000 senjata ilegal.
Pernyataan Gatot dikatakan dalam pidatonya di acara silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017). "Ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa,” ungkap Jenderal Gatot.
Gatot menegaskan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakukanya dari keluarga TNI sendiri.
"Memakai nama Presiden, seolah-olah itu dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” kata Gatot.
Jenderal Angkatan Darat ini mengatakan bahwa ada jenderal nakal yang berusaha membantu mendatangkan senjata ilegal tersebut, dan pihaknya pun siap melakukan pengawasan tersebut. “Data Intelejen kami akurat,” ucap Gatot.
Bahkan TNI pun, kata dia, akan dibeli dengan melakukan cara amoral. Atas rencana ini pihaknya akan melakukan tindakan keras. “Kami akan membuat merintih bukan sekedar menangis,” seru Gatot.
Gatot menegaskan bahwa TNI akan melakukan tindakan jika nanti senjata tersebut tetap masuk walau sudah diingatkan.
"Kita intip terus, kalau itu ada akan kita serbu. Jadi kalau suatu saat kami menyerbu, itu karena tidak boleh di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri," jelas dia.
Bahkan, Gatot juga mengingatkan Polri pun sebenarnya tidak boleh memiliki senjata tertentu yang hanya boleh dimiliki TNI.
Bahkan, Gatot juga mengingatkan Polri pun sebenarnya tidak boleh memiliki senjata tertentu yang hanya boleh dimiliki TNI.
"Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan," pungkas Gatot.*
Post a Comment